KURIKULUM PENDIDIKAN 2013 DAN 2014

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR.RI) telah mengesahkan
Kurikulum Pendidikan Tahun 2013, Dengan
alokasi dana sebesar Rp 289.427.325.000,-
melalui pembahasan yang cukup a lot. Enam
Praksi yang ada di DPR.RI, yakni Praksi Partai
Demokrat, Praksi Partai Golongan Karya, Praksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
Praksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Gerindra dan hanura menyetujui Kulikulum
Pendidikan Tahun 2013 diberlakukan pada 15
Juli Tahun 2013, dengan dimulainya Tahun
Ajaran Baru 2013 -2014. Sedangkan tiga Praksi
lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahter (PKS),
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) belum menyetujui
dengan berbagai alasan.
Semula anggaran yang di alokasikan untuk
menunjang Program Kurikulum Pendidikan
Tahun 2013 -2014 tersebut sebesar Rp 2,41
Teriliyun yang diambil dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelatihan
guru dan pengadaan buku untuk siswa dan guru.
Pengguna anggaran terbesar digunakan untuk
pengadaan buku sebanyak 72,8 juta eksp
Dengan kalkulasinya harga satuan buku untuk
pencetakan dan pengirimann untuk buku
jenjang SD sekitar Rp 7-8 ribu/eksp. Sedangkan
untuk SMP dan SMA antara Rp 17 – 20 ribu/
eksp. Sementara untuk pelatihan guru
menggunakan anggaran yang juga cukup besar.
Anggaran ini tentu saja sudah melalui
perhitungan yang matang agar bisa mencapai
tujuan.
Walaupun sebelumnya Pencanangan Program
Kurikulum Pendidikan Tahun 2013-2014 ini
melahirkan berbagai tanggapan negative dari
berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa
perobahan kurikulum tahun 2013 dengan
anggaran yang cukup besar. Sementara
Kurikulum yang lama jika ibarat sebuah
tumbuhan dimana buahnya masih segar dan
belum busuk dan belum layak untuk diganti jika
hanya sekedar untuk menghamburkan uang.
Besarnya dana yang dianggarkan hanya untuk
merobah sebuah kurikulum . jelas banyak
tuduhan jika perobahan kurikulum itu hanyalah
sebuah proyek yang bukan mustahil bernuansa
korupsi.
Ditambah lagi degan adanya stigma hasil riset
yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank)
pada tahun 2012 bahwa hasil kompetensi guru
Indonesia terendah di Asia. Jika untuk ukuran
dunia maka kompetensi guru Indonesia bernilai
nol besar. Hasil riset yang dikeluarkan oleh Bank
Dunia tersebut wajar membuat kita prihatin.
Dimana Negara telah mengalokasikan dana
untuk dunia pendidikan sebesar 20% dari APBN
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), namun kompetensi Guru kita masih
dibawah standar Negara Negara Asia.
apa lagi kurikulum tahun 2013 ini berbasis pada
pendidikan Tekhnelogi Impormasi Computer
(TIK), artinya pemerintah harus menyediakan
fasilitas computer pada setiap sekolah. Akan
tetapi cerita seperti ini sering berakhir dengan
kebohongan.
Salah satu contoh untuk memenuhi buku paket
saja sekolah sekolah yang berada di perkotaan
dan kabupaten sering kewalahan. Untuk satu
buku paket terpaksa harus dibaca lima orang
siswa. Akhirnya mau tidak mau bagi sisiwa yang
benar benar mau belajar terpaksalah harus
memoto kofykan buku tersebut. Dan dalam hal
ini jelas lagi lagi orang tua siswa diberatkan.
Nah bagaimana dengan computer apakah ini
nantinya akan menjadi tanggungan pihak orang
tua siswa? Kalau melihat gelagatnya, tentu
semua ini akan menjadi tanggungjawab para
orang tua sisiwa.
Sistim manajemen pendidikan dinegeri ini
seperti mesin pemeras tebu, berputar pada sumbu
yang sama, yang atas menekan yang bawah.
Kepala Dinas ditekan oleh atasannya, mau tidak
mau, kepala Dinas terpaksa menekan
bawahannya yakni para guru, dan guru juga
harus melakukan tekanan kepada siswanya. Mata
rantai penekanan guru kepada siswanya juga
akhirnya berdampak kepada penekanan orang
tua siswa. Makanya setiap ada kegiatan di Dinas
maupun di sekolah yang menyangkut tentang
dana muara terakhirnya adalah wali murid.
Nah, bagaimana dengan Program Kurikulum
Pendidikan Tahun 2013-2014, yang akan dimulai
pada Tahun Ajaran Baru 2013 – 2014 yakni pada
15 Juli 2013. Banyak pihak berharap agar
kurikulum Pendidikan Tahun 2013 – 2014 ini
yang telah di setujui oleh DPR RI tidak menjadi
beban bagi Wali Murid. Nampaknya harapan itu
jauh panggang dari api.
Karena selama ini setiap kebijakan yang di
lahirkan oleh pemerintah sering menyusahkan
rakyat nya. Salah satu contoh masalah E-KTP.
Menteri dalam Negeri Gumawan Fauzi
mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang
E-KTP agar tidak di foto kofy. Dengan alasan
apa bila di foto cofy akan merusak jaringan data
yang ada di dalam nya. Sehingga menimbulkan
keresahan di kalangan rakyat Indonesia. Karena
betapa tidak. Di Indonesia setiap urusan harus
menyangkut Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Termasuk pihak Perbankan. Setiap berurusan
dengan Bank harus menggunakan KTP.
Kemudian Kebijakan pemerintah dalam hal
kepengurusan Akte Kelahiran. Semula awalnya
dalam mengurus Akte kelahiran adalah
berdasarkan Peraturan daerah (Perda) di masing
masing wilayah kota/kabupaten. Kemudian
muncul peraturan baru, bagi anak yang akan
mengurus akte kelahiran usianya diatas satu
tahun harus melalui Putusan Pengadilan Negeri
setempat. Peraturan ini juga menimbulkan
keresahan bagi Rakyat Indonesia. Karena jika
melalui Keputusan pengadilan Negeri biaya nya
terlalu tinggi hampair mencapai Rp 600.000,-/
keputusan.
Karena banyak rakyat yang protes akhirnya
pemerintah memunculkan peraturan baru. Bagi
rakyat Indonesia yang miskin berdasarkan surat
keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah
dan Kepala Desa, yang bersangkutan di
bebaskan dari biaya Putusan Pengadilan.
Terakhir dengan adanya uji materi terhadap
peraturan pemerintah tentang pembuatan akte
kelahiran harus melalui Putusan Pengadilan
Negeri ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan
kemudian oleh MK diputuskan bahwa peraturan
pemerintah tersebut tidak relevan dengan hukum
dan Undang Undang Republik Indonesia. Kini
kembali pengurusan akte kelahiran itu cukup di
Catatantan Sipil setempat tanpa harus melalui
Putusan Pengadilan Negeri.
Bagai mana dengan Program Kurikulum
Pendidikan Tahun 2013 – 2014 yang telah di
syahkan oleh DPR RI itu. Bagaimana mungkin
Kurikulum Pendidikan 2013 – 2014 nantinya
tidak membebani rakyat. Yang pasti karena
kurikulum Pendidikan Tahun 2013-2014 ini
adalah berbasis kepada TIK. Disinilah nantinya
letak persoalannya. Jika sekolah mampu
menyediakan computer bagi setiap muridnya
tentu tidak ada persoalan, tapi jika pengadaan
computer itu sama seperti dengan buku paket,
untuk satu buku dibaca lima orang. Dan untuk
satu computer dipergunakan lima orang secara
bergantian.
Tentu siswa akan mendesak orang tuanya untuk
membeli computer sendiri, agar sisiswa tidak lagi
berkongsi atau bergantian menggunakannya, tapi
sudah memiliki sendiri. Bagi siswa yang orang
tuanya mampu, tentu untuk pengadaan computer
bagi anaknya, tidak menjadi persoalan bagi
mereka. Tapi bagi siswa yang orang tua nya tidak
mampu. Bagai mana dia memenuhi tuntutan
sianak agar memeliki computer sendiri?. Semoga
saja hendaknya Program Kurikulum Pendidikan
Tahun 2013 – 2014 ini, tidak membebani orang
tua murid. Selamat Datang Kurikulum
Pendidikan Tahun 2013 – 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s